Rapat Paripurna DPRD Pessel, Rekomendasi LKPJ Bupati Tahun 2022
Editor : De Ola
Painan, (JMG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir selatan Sumatera Barat ,Selasa (3/5) kembali menggelar Rapat Paripurna dalam rangka rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Pessel tahun 2022 diruang rapat Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Pesisir selatan.
Rapat dipimpin ketua DPRD Ermizen,S.pd didampingi Wakil ketua Aprial Habbas, Buya Piai ,SH,MH, dan Wakil Ketua Jamalus Yatim dan dihadiri Wakil Bupati Apr, Rudi Hariyansyah,S.Si,serta Anggota DPRD Pessel Forkompinda dan para Undangan.
Menurut Ketua Pansus Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pessel Irjal, SE mengemukakan dalam beberapa catatan seperti terhadap BKPSDM Pessel untuk menjamin dalam Pemberhentian dan pengangkatan serta penerapan disiplin seorang ASN diminta kepada Pemerintah agar memperhatikan aturan aturan yang berlaku ,”Ungkap Irjal.
Catatan khusus juga diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) Diminta agar melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan ketahanan pangan yang di alokasikan dalam anggaran Nagari tahun 2022 dan kedepan untuk memfasilitasi panduan standart komoditi sesuai dengan potensi masing masing Nagari.
Inspektorat juga perlu melakukan evaluasi tentang pemanfaatan dan pendidikan gratis yang disubsidi melalui APBD untuk kemanfaatan katanya.
Diminta juga kepada Kepala Daerah cq Bagian Tata Pemerintahan untuk mengevaluasi kinerja Camat sebagai kordinator dalam meningkatkan kordinasi Penyelenggara Pemerintahan dalam pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (UU Nomor 23 tahun 2014 agar Pemerintahan Nagari berjalan sesuai UU Nomor 6 tahun 2014).
Diminta kepada Kepala Daerah Cq Satpol PP dan Damkar agar melakukan penertiban terhadap Kafe kafe yang menyediakan hiburan Live Musik yang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku di daerah dan Menambah Pos Pemadam Kebakaran di dua Wilayahnya yaitu Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kecamatan Linggo sari Baganti karena POS Damkar yang ada saat ini tidak dapat mencapai target kebutuhan jangkauan Wilayah yang diakibatkan bencana kebakaran, tutupnya. (Iriandi)