Wamentan RI Bersama Bupati Eka Putra Launching Asuransi Tani dan Sapi serta Serahkan Bantuan
Editor : Meza g.n
TANAH DATAR, (JMG) -Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan dari 10 Program Unggulan (Progul) Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, sebanyak 4 Progul berada dibawah koordinasi dan pelaksanaan Dinas Pertanian, yakni Bajak Sawah Gratis, meningkatkan asuransi tani, meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dan perbaikan irigasi.
Hal ini disampaikan Bupati Eka Putra dalam paparannya dihadapan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia (Wamentan RI), Harvick Hasnul Qolbi bersama rombongan saat kunjungan kerjanya, Sabtu (13/8/2022) malam di Indojolito Batusangkar.
“Saya bersama Wakil Bupati sepakat menjadikan 4 hal itu menjadi Progul yang kemudian telah disahkan, karena saat kami terjun ke tengah masyarakat, permasalahan dan pengaduan yang disampaikan hampir sama yang kemudian dirangkum menjadi 4 poin itu, karena 72% masyarakat Tanah Datar bergerak di sektor pertanian,” katanya.
Diungkapkan Bupati Eka Putra, Progul Mesin Bajak Gratis bertujuan meringankan beban petani untuk biaya operasional membajak sawah dimana tahun 2022 dialokasikan untuk 4.200 hektar lahan dan kondisi saat ini telah terealisasi 1.400 hektar atau 33% dari target.
Kemudian Progul Meningkatkan Asuransi Tani dibagi 2 macam,pertama yakni meningkatkan kuota Asuransi Tani Padi (AUTP) tahun 2022 dialokasikan pembayaran premi seluas 2.000 hektar sebesar Rp.180 ribu/hektar.
Dari Rp180 ribu premi, Rp144 ribu atau 80% ditanggung Kementerian Pertanian (Kementan) dan Rp36 ribu atau 20% ditanggung Pemerintah Daerah dan hingga 12 Agustus kemarin kuota AUTP sudah terealisasi 100%.
Kedua adalah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) dimana tahun 2022 melalui APBD telah dianggarkan untuk pembayaran premi AUTS/K sebanyak 2.000 ekor ternak sebesar Rp200 ribu/ekor.
Dari premi Rp200 ribu, Rp160 ribu atau 80% ditanggung Kementan RI dan Rp40 ribu dari APBD Tanah Datar dan sampai 12 Agustus semua sudah dipasang eartag.
“Program asuransi ini tentu sangat membantu kepada para petani, terutama dalam menghadapi cuaca dan iklim di Tanah Datar yang rentan menyebabkan para petani gagal panen. Karena itu dikesempatan ini kepada Wamentan Kami berharap program ini tetap berlanjut di masa datang,” harap Eka.
Sedangkan untuk meningkatkan kuota pupuk bersubsidi, ujar Eka Putra, alokasi pupuk bersubsidi baru sekitar 30% dari Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) bahkan jenis pupukpun berkurang dari awalnya 5 jenis menjadi 2 jenis saja yakni urea dan NPK Phonska.
“Upaya mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi adalah dengan mendorong pertanian organik, pemberdayaan Unit Pengolah Pupuk Organik/UPPO dan pupuk bantuan untuk kelompok tani diutamakan pupuk organik,” sampainya.
Selanjutnya di bidang Irigasi, tambah Bupati, kewenangan Pemerintah Pusat ada 1 daerah irigasi dengan luas 3.200 hektar. Kemudian kewenangan Pemerintah Provinsi 10 daerah irigasi dengan luas 3.800 hektar, sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten ada 635 daerah irigasi seluas 29.437 hektar.
“Saat ini di Tanah Datar telah dan sedang melakukan perbaikan dan pembangunan irigasi, baik dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Tanah Datar,” tukas Eka.
Menanggapi penyampaian Bupati Tanah Datar, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi mengungkapkan ia seperti kehabisan kata-kata terhadap paparan yang disampaikan.
“Luar biasa, Saya seperti kehabisan kata-kata terhadap apa yang disampaikan Pak Bupati, bagaimana perhatian pemerintah daerah dibawah kepemimpinannya terhadap sektor pertanian,” ujarnya.
Namun, tambah Harvick, yang harus menjadi perhatian juga pemerintah daerah adalah hilirisasi hasil pertanian serta strategi pemasarannya.
“Hasil pertanian di Tanah Datar tentunya harus memiliki hilirisasi atau strategi meningkatkan nilai tambah komoditas dan juga strategi pemasaran yang baik, sehingga masyarakat tidak sulit memasarkan hasil panennya. Karena itulah Kementan juga mendorong hadirnya UMKM yang tangguh untuk turut memasarkan produk pertanian,” ungkapnya. (Boy)