Utang Besar dan Pemerintahan Yang Korup Adalah Warisan Busuk Rezim Jokowi
Opini
penulis : Agus SM
Temuan transaksi mencurigakan yang nilainya ratusan triliun sedang menjadi topik hangat pembicaraan nasional. Baik di halaman media massa cetak maupun online serta media sosial. Kalau Mahfud MD bersama-sama KPK dan PPATK dapat membuktikan angka 300 triliun itu hasil suap atau korupsi, itu hanya di Kemenkeu. Tentunya akan jauh lebih besar lagi jika semua kementerian juga diaudit. Itu baru nilai suapnya. Lalu yang nenyuapnya tentu saja untungnya berkali-kali lipat lebih besar lagi dari uang suapnya.
Jika presiden Jokowi punya political will, seharusnya dapat gunakan TPPU untuk merampas harta haram tersebut. Sehingga negara dapat bayar utang yang kini semakin besar yang akan menjadi beban rakyat kedepannya.
Coba kita tengok utang pemerintah saat ini hampir Rp.8000 triliun. Utang BUMN sekitar Rp.1600an triliun. Paling tidak pemerintah dapat lunasi setengah dari utangnya. Mau kapan lagi negara bisa bayar utang. Apalagi sekarang suku bunga FED AS mau naik lagi. Ini akan berdampak ke inflasi dan nilai tukar, akan makin sulit ekonomi nasional ke depan, akan runyam perekonomian.
Sampai kini Presiden Jokowi hanya setengah hati merespon situasi ini, artinya Indonesia akan dapat warisan dari rezim Jokowi 2 hal busuk, yaitu utang besar dan pemerintahan korup.
Sudah berkali- kali kita dengar bahwa Presiden Jokowi dan para menterinya yang merasa dirinya anti KKN. Ini seharusnya mereka menghargai dan mendukung upaya Menkopolhukam untuk bersih-bersih dari korupsi di kementerian. Menteri lainnya seharusnya ikut melaporkan bukti-bukti atau LHKPN semua pegawai yang mencurigakan. Transaksi 300 triliun di Kemenkeu, Menterinya aja gak tahu (atau pura – pura tak tahu). Kalau sampai orang luar yang ungkap duluan, itu merupakan sebuah tamparan keras untuk pimpinannya (menteri).
Patut kita minta kejujuran ASN yang merupakan kewajiban sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. Kejujuran merupakan salah satu aspek pembangunan integritas dalam rencana aksi reformasi birokrasi nasional. Jadi Menkeu tidak bisa sembarang ngomong Aku gak bisa minta mereka jujur yang telah banyak menghiasi halaman media nasional. Bagaimana jika kementerian tidak punya paradigma kejujuran, sebuah bahaya besar. Tak aneh jika janji reformasi birokrasi presiden Jokowi sejak 2014 tak kunjung terwujud dan tak akan pernah terwujud.