Pemkab Dharmasraya Gelar Apel Gabungan Bulan Februari
Editor : De Ola
Dharmasraya, (JMG) – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar Apel Gabungan pada bulan Februari, yang berlangsung di halaman kantor bupati setempat, Pulau Punjung, pada hari Senin (05/02/2024). Acara tersebut dipimpin oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Adlisman.
Dalam sambutannya, Pemimpin Apel Gabungan menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, termasuk Sekda Dharmasraya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pejabat atau petugas penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Daerah (LPPD) di masing-masing OPD.
“Pada tahun 2022, penyelenggaraan pemerintahan daerah kita yang dilaporkan melalui LPPD Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan peringkat 9 nasional. Semoga pencapaian ini dapat dipertahankan dan kinerja kita semakin baik ke depannya,” ungkap Bupati.
Bupati juga mengingatkan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 telah disahkan menjadi peraturan daerah. Ia mengajak semua pihak untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Kita sudah memasuki triwulan I tahun anggaran 2024. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta untuk segera mempersiapkan laporan, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), LPPD, laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan keuangan. Semua laporan tersebut harus disiapkan dengan maksimal, agar kita dapat tepat waktu dalam penyampaian dan mendapatkan nilai yang baik seperti tahun sebelumnya,” tegas Bupati.
Bupati juga memberikan arahan khusus kepada OPD yang bertanggung jawab atas penerapan SPM, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3APPKB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Sat Pol PP dan Damkar), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mereka diminta untuk menerapkan SPM secara efektif pada tahun 2024 dengan target capaian 100 persen.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan penilaian inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Innovative Government Award (IGA), dianggap sebagai salah satu faktor penggerak bagi budaya kerja yang profesional di kalangan aparatur sipil negara.
Bupati juga menekankan pentingnya sosialisasi terkait inovasi SiGadink Emas, yang merupakan layanan administrasi kependudukan di tingkat nagari. Diharapkan inovasi ini dapat memudahkan akses warga nagari dalam pengurusan berbagai dokumen kependudukan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan sejumlah penghargaan kepada OPD yang telah berprestasi selama tahun 2024. (DN)