Tangkapan Dishut Sumbar Dititipkan di Polda

Editor : Meza g.n

Padang, (JMG) – Kinerja Dinas Kehutanan Sumbar dalam memberantas pelaku penebang dan perusak hutan patut diacungkan jempol. Beberapa waktu lalu, dinas tersebut berhasil menangkap tiga tersangka dan mengamankan satu unit alat berat merek Hitachi yang digunakan untuk merusak hutan di daerah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selama ini, hutan didaerah tersebut memang menjadi incaran para pelaku perusak hutan. Tak tanggung tanggung, pelakunya juga ada yang berasal dari pejabat, pengusaha bahkan anggota dewan. Anehnya, tidak semua pelaku yang ditindak oleh aparat terkait.

Menurut Syamsir Burhan, Ketua DPD LPRI Sumbar, didaerah Tapan dan Indrapura banyak hutan lindung yang telah dijadikan lahan perkebunan sawit oleh pengusaha dan pejabat. Bahkan diduga anggota DPR RI juga ada yang mealihfungsikan hutan lindung tersebut. Hal inilah yang membuat LPRI menyurati pihak Dinas Kehutanan Sumbar untuk mengambil tindakan.

Ir. Mgo Senatung M.P Kepala Bidang Perlindungan Hutan SDM Konversi dan Ekosistem Dinas Kehutanan Sumbar membenarkan perihal penangkapan tersebut. Dia mengatakan penangkapan terhadap tiga pelaku tersebut, berdasarkan laporan dari LPRI.

“ Atas laporan tersebut, Dishut Sumbar telah mengamankan tiga tersangka pelaku, satu unit alat berat merek Hitachi serta barang bukti lainnya”, kata Mgo.

Ketiga tersangka yang diamankan berinisial WD selaku pemilik alat berat, NW sebagai operator dan AT selaku kernetnya. Saat ini ketiga pelaku telah dititipkan di Polda Sumbar sebab Dishut Sumbar tidak memiliki tempat untuk menitipkan tersangka saat dalam proses penyidikan.

Mgo Senatung menyebutkan terkait hukuman terhadap ketiga tersangka itu di jerat sesuai dengan pasal 92 ayat 1 huruf (b), jo pasal 17 ayat 2 huruf (a ) Undang –Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 butir 16 pasal 92 ayat 1 huruf (b) jo pasal 37 butir 5 pasal 17 ayat 2 huruf(a) Undang – Undang RI no.11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Ancaman pidana tersangka tersebut minimal 3 tahun maksimal 10 tahun penjara dengan denda minimal Rp. 1,5 Miliar maksimal Rp. 5 Miliar.
(Isai)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.