Rekomendasi DPRD Kota Padang Panjang Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang akhir tahun anggaran 2023

Editor : De Ola

Padang Panjang, (JMG) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD, Senin (13/5/2024).

Rapat dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat kepala sekolah, dan guru.

Penyampaian rekomendasi dibacakan Anggota DPRD, Hendra Saputra, S.H terdapat 20 poin-poin penting rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah sebagian berikut, Diharapkan saudara Walikota Padang Panjang untuk melakukan monitoring terhadap setiap program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD, sehingga program kegiatan tersebut terlaksana secara efektif dan efisien.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus bertindak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pasca bencana yang memberikan dampak luas terhambatnya aktifitas masyarakat.

Hal ini dapat kita lihat dari lambatnya penanganan bencana robohnya jembatan dikawasan tanjung. Dimana jembatan tersebut merupakan akses utama bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar tanjung dan masyarakat Kota Padang Panjang umumnya memakai akses jembatan tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang.

Kami minta Sdr. Walikota segera menuntaskan permasalahan ini, apabila bantuan dari pusat tidak memungkinkan dan butuh waktu yang lama, Saudara harus bertindak strategis dan praktis dengan penggunaan dana BTT.
Dalam penanggulangan bencana,

Pemerintah Kota Padang Panjang sudah harus memiliki langkah-langkah antisipasi terkait pelaksanaan penghapusan Honorer dan THL pada Tahun 2025. Tentunya tidak semua formasi yang ada saat ini akan tertampung pada P3K dan tenaga alih daya.

Kita berharap hal ini nantinya tidak menimbulkan gejolak ditengah-tengah masyarakat. OPD pemberi kerja juga harus lebih mempertimbangkan efektivitas serta mengawasi pelaksanaan tugas honorer dan THL sehingga beban kerja yang diberikan dapat terlaksana dengan baik. OPD juga harus memperhatikan batas usia maksimal mereka, demi optimalnya layanan serta meminimalisir resiko kecelakaan kerja.

Pemerintah Kota Padang Panjang harus segera melakukan pemindahan pedagang dari Pasar Kuliner ke Pasar Pusat Padang Panjang dengan sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan aktifitas di Pasar Pusat.

Pemerintah Kota Padang Panjang agar dapat melaporkan progres pembangunan Sport Center secara berkala kepada DPRD, untuk meminimalisir terjadinya potensi yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan. Kemudian juga diharapkan nantinya kawasan Sport Center bisa menjadi angin segar untuk perekonomian warga sekitar, dengan cara penataan tempat usaha dikawasan Sport Center tersebut. ungkapnya.

Usai penyampaian rekomendasi tersebut, Mardiansyah menyampaikan kepada wali kota dan jajaran agar bisa menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan DPRD.

“Kami harapkan kepada wali kota dan jajaran untuk dapat menindaklanjuti semua poin-poin penting rekomendasi terhadap LKPJ 2023 ini. Hari ini kami serahkan semua poin-poin ini kepada Bapak Penjabat Sekda,” ujarnya.

Sementara itu, Winarno mengatakan, rekomendasi yang disampaikan DPRD itu merupakan masukan yang sangat berharga bagi Pemko. Rekomendasi ini akan dilaksanakan dengan baik.

“Rekomendasi yang sudah disampaikan tadi akan segera dianalisa dan dirumuskan tindak lanjutnya oleh OPD sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah serta koridor peraturan yang berlaku. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian rekomendasi ini dan kepada semua pihak yang sudah berkontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” tutupnya. (YB)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.