Raja Sengon, Melaporkan AKP Amar Hadi Susilo Ke-Mabes Polri melalui sekjennya Terkait Dugaan Penyalahgunaan Jabatan
Editor : Mas pay
Banyuwangi (JMG) – Wahyu Widodo yang biasa akrab di sapa Raja Sengon selaku bupati LIRA kabupaten Banyuwangi dan orang yang memperhatikan; peminat; pengamat (PEMERHATI) Lingkungan. Adanya proyek tanpa papan nama yang buming/viral pemberitaannya di media on-line maupun cetak, yang berlokasi di kawasan pelabuhan Muncar, desa Kedungrejo, kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, membuat Raja Sengon geram, “Rabu 11/16/2022
Raja Sengon melalui Gerry Octavian, mengatakan, saya diperintahkan oleh Raja Sengon untuk berangkat ke Polda Jawa Timur dan Ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri), melaporkan salah satu oknum di kepolisian resort kota (polresta) AKP Amar Hadi Susilo.
Untuk membuat pelaporan pengaduan atas dugaan arogansi dan tindakan ancaman terkait proyek yang ada di Muncar yang dilakukan AKP Amar Hadi Susilo Anggota Polresta Banyuwangi, “ungkapnya.
Gerry Octavian berharap pelaporan pengaduan bisa ditindak tegas oleh Mabes Polri, dan memberikan sanksi kepada AKP Amar Hadi Susilo Anggota Polresta Banyuwangi,
Raja Sengon, sangat merasa geram sekali karena laporan seakan di remehkan. Dengan mengirimkan surat cinta kepada Propam, Polda, dan Mabespolri, bertujuan agar segera di tindak lanjuti secara tegas secara undang undang kepolisian, sesuai undang undang, “Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 2/2003”),
Gerry Octavian menjelaskan, bahwa Raja Sengon juga mempersoalkan terkait proyek yang berada di Muncar.
Puluhan damtruck yang masih aktif melintasi di kawasan sedang tidak baik baik saja, dalam pengiriman material berupa bebatuan masih beraktifitas, “katanya.
Namun demikian hal tersebut armada datang ke lokasi tanpa pedulikan laporan dari Tokoh Masyarakat setempat proyek yang diduga tidak memiliki ijin, seakan kebal hukum,,”jelas Gerry
Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anggota kepolisian tidak boleh berbisnis atau memiliki usaha terlebih lagi dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenangnya.
Jika melanggar, maka anggota kepolisian tersebut dapat dikenakan hukuman disiplin.,”ujar Gerry.
Berharap oknum tersebut cepat di proses oleh penegak hukum atas tindakan yang kurang menyenangkan bagi semua masyarakat umum, dan mudah – mudahan proyek tanpa izin resmi cepat di hentikan. “pungkas Gerry. ( Gus Ben )