LPRI PERTANYAKAN DANA PERAWATAN PROYEK JALAN SUNGAI SUNGKAI SOLSEL – LOG BATU SANDI DHARMASRAYA

Editor : De Ola

Solok Selatan, (JMG) – Ambruknya jalan pada Proyek peningkatan jalan Sungai Sungkai Solok Selatan – Log Batu Sandi Batas Dharmasraya mendapat tanggapan dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI). Dana pemeliharaan proyek inpres 2023 dengan nilai kontrak Rp. 30,4 M lebih itu menjadi sorotan.

Ambruknya Proyek yang dikerjakan PT. Dekki Karya Bestari (PT. DKB) itu diduga menimbulkan kerugian negara yang cukup besar atau Total Loss. PT. DKB merupakan pemenang nomor urut terakhir yakni nomor 8 dari 8 peserta lelang saat itu.

Menurut Herigusman, Kabid Investigasi LPRI Sumbar, apa yang terjadi pada proyek tersebut perlu ditindaklanjuti Aparat Penegak Hukum (APH). Sebab hingga saat ini tidak dilakukan perbaikan terhadap jalan yang ambruk tersebut.

” Kemana dana pemeliharaan sebesar 5 persen dari nilai kontrak Rp. 30,4 M itu? Seharusnya, PT. DKB selaku kontraktor pelaksana bertanggungjawab atas perbaikan pekerjaan selama 6 bulan setelah PHO”, ujarnya.

Ditambahkan Heri, diduga pihak kontraktor dan BPJN Sumbar telah main mata agar dana pemeliharaan tidak dicairkan. ” Dana pemeliharaannya cukup besar, sekitar Rp. 1,5 M. Kenapa tak digunakan untuk perbaikan? “, tandasnya.

Heri menambahkan bahwa LPRI akan berkoordinasi dengan pihak Kejati Sumbar terkait dugaan kongkalingkong pada proyek tersebut. ” LPRI telah memiliki data awal. Dalam waktu dekat kami akan laporkan ke Kejati Sumbar proyek ini”, pungkasnya.

Berdasarkan pantauan JMG pada Januari 2024 lalu proyek inpres tersebut tak bisa dimanfaatkan masyarakat karena hancur dan jalannya putus sekitar 7 meter. Bahkan hingga saat ini masih belum bisa dilalui kendaraan bermotor roda empat dan tak ada tanda- tanda perbaikan.

Hancur dan putusnya jalan tersebut diduga akibat kegagalan struktur. Hal ini tentu bisa disebabkan oleh perencanaan yang salah dan penggunaan material yang tak sesuai spek serta pelaksanaan pekerjaan yang asal jadi.

Sebelumnya, Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) pernah berada dilokasi proyek pada Kamis (16/11/23) lalu. LPRI menemukan beberapa keganjilan. Diantaranya adalah penggunaan material illegal dan tak sesuai spek.

Selain itu, batu pasangan yang masih banyak terletak dibahu jalan disinyalir tidak memiliki izin alias illegal.

Diduga pemadatan badan jalan yang tak sempurna juga mengakibatkan badan jalan mudah runtuh dan tergerus air. Material timbunan yang digunakan disinyalir tak sesuai spesifikasi yang ada didalam kontrak. (Rizal)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.