Kepsek dan Komite SMP 6 Padang Panjang Kangkangi Mendikbud

Editor : De Ola

Padang Panjang, (JMG) – Menjelang saat kelulusan di akhir tahun ajaran 2023/2024 tiba , hiruk-pikuk pungutan dan sumbangan seringkali didengar di tengah-tengah masyarakat terutama para orangtua wali murid.

Informasi didapatkan JMG ditengah kalangan masyarakat Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tentang besaran uang perpisahan di SMPN 6 Padang Panjang yang sangat memberatkan orang tua murid di sekolah tersebut.

Menurut keterangan salah seorang orang tua murid yang meminta namanya agar tidak dituliskan, sebab bisa menjadi efek sosial dan beban mental bagi anaknya yang menjadi peserta didik jelasnya (19/5/2024).

Menjelang saat kelulusan tiba, SMPN VI Kota Padang Panjang, melalui rapat dengan orang tua murid dan komite menetapkan biaya untuk peringati acara perpisahan kelulusan siswa-siswi kelas IX.

Besaran uang perpisahan yang disepakati setelah melalui musyawarah dengan orangtua wali murid yang hadir sebesar Rp. 450.000. Bagi yang tidak punya uang penuh, boleh dicicil sebutnya.

“Kalau saya gak salah, kurang lebih dari 120 siswa-siswi kelas IX yang ikut peringati acara perpisahan tersebut. Penetapan biaya perpisahan itu tentu sangat membebani kami orang tua murid ditengah perekonomian yang lemah saat ini”, ujarnya.

Ditambahkannya, kami tidak berani mengajukan protes. Percuma saja, bakal tidak didengar karena sudah terkoordinir, sebut orang tua wali murid sembari memperlihatkan bukti pesan tagihan yang dikirim untuk segera melakukan pembayaran uang perpisahan melalui WhatsApp teman kelasnya.

Menurut aturan yang mendasari disatuan pendidikan tingkat SD dan SMP, untuk tidak melakukan pungutan sesuai dengan Permendikbud RI no 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan. Bunyinya, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya disatuan pendidikan, apapun judul kesepakatannya.

Begitu juga dengan pasal 181 huruf d PP No. 17 tahun 2010 menegaskan , pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bukan itu saja , Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan tekhnologi (Kemendikbud ristek) juga sudah menegaskan, tidak mewajibkan penyelenggaraan perpisahan disekolah sebagai ajang pelepas peserta didik yang lulus. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud ristek nomor 14 tahun 2023. Namun semua aturan dan perundang-undangan tersebut terkesan diabaikan oleh Kepsek SMPN 6 beserta komitenya.

Kepala sekolah SMPN 6 Kota Padang Panjang Alphabeta, S.Pd saat dikonfirmasi membenarkan uang Perpisahan Rp. 450.000 dan itu atas dasar musyawarah mufakat dengan orangtua wali murid. ” Kami cuma memfasilitasi bersama Komite”, jawabnya.

Sejak awal mereka sudah mencicil, jadi sehubungan acaranya terbagi dua, satu kegiatan perpisahan dihalaman sekolah, kedua jalan-jalan. Dan untuk jalan-jalan setelah melalui banyak pertimbangan terpaksa ditiadakan , dan kelebihan uang orangtua wali murid nanti akan dikembalikan setelah acara perpisahan selesai, kata Alfhabeta Senin (20/5/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komite SMPN 6 Kota Padang Panjang Afrizal, terimakasih atas informasinya , kami dengan pihak sekolah hanya memfasilitasi , semuanya kemauan dan kehendak Siswa-siswi yang akan tamat.

Terkait dengan tidak jadinya agenda jalan-jalan, Afrizal juga menyampaikan , nanti setelah acara perpisahan selesai, kita rapat panitia menyangkut anggaran yang terpakai hanya satu kegiatan , anggaran kegiatan jalan-jalan akan segera kita kembalikan ulas Afrizal melalui telepon selulernya. (Heri)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.