Kasus Korupsi Penyimpangan Pemberian Kredit Bank Jogja Tahap Pemeriksaan Terdakwa

Yogyakarta (JMG) – Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pemberian Kredit Oleh Bank Jogja Kepada Pegawai Burza Hotel Yogyakarta Dengan Terdakwa Herman
Sulistyono, hari Ini di buka dan terbuka untuk umum dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Rabu (15/5/2024).

Seperti di sampaikan oleh Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Herwatan,SH., saat di konfirmasi awak media jejak77.com menjelaskan, bahwa untuk sidang hari ini di pengadilan Negeri Yogyakarta dengan agenda sidang “Pemeriksaan Terdakwa”.

Herwatan juga menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, Perumda BPR Bank Jogja memberikan fasilitasi kredit kepada pegawai Burza Hotel Yogyakarta.

“Dalam prosesnya terdakwa selaku General Manager (GM) Burza Hotel Yogyakarta mengajukan permohonan kredit kepada Perumda BPR Bank Jogja dengan meminjam nama nama pegawai swasta Burza Hotel Yogyakarta,” jelas Herwatan.

Dalam proses pengajuannya terdapat dokumen kelengkapan syarat kredit yang dibuat isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan adanya manipulasi data-data yang dilakukan oleh terdakwa.

Setelah uang pengajuan kredit tersebut cair tidak diterima dan tidak digunakan oleh orang-orang yang meminjam tetapi uang tersebut diterima, dinikmati dan digunakan oleh Terdakwa, imbuhnya.

Perbuatan terdakwa tersebut berakibat timbulnya kerugian Negara cq. PD. BPR Bank Jogja sebesar Rp. 1.577.383.546,30.

Adapun Pasal yang didakwakan, Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pay ).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.