Godaan Masa Jabatan 9 Tahun Untuk Kepala Desa

Editor : Mas Pay

Penulis : Agus s

Kepala Desa bukan sebuah jabatan politik tetapi kini para Kades digiring untuk berpolitik dan mendukung siasat jahat partai – partai politik. Dampaknya, Kepala Desa yang terbius oleh politik begal partai tersebut akhirnya melakukan ancaman terhadap partai – partai lain agar menyetujui revisi UU Desa.

Rupanya PDIP, PKB & Menteri Desa PDTT gencar bersiasat membegal Undang – Undang Desa dan hak warga/masyarakat desa demi lumbung suara mereka. Ada dugaan upaya itu mereka lakukan lewat iming – iming perpanjangan masa jabatan kepala desa, menyewakan transportasi dan membiayai mereka untuk demo ke DPR RI, Selasa (17/1/2023) silam.

Para kepala desa itu tidak menyadari, bahwa dengan memberi ruang politisi untuk menambah masa jabatan Kades dengan merevisi UU Desa, maka politisi-politisi tersebut dapat peluang merevisi substansi yang lain,termasuk menarik kembali otonomi desa dan dana desa.
Rupanya menjelang pemilu 2024 banyak politisi dan pejabat kesambet.

Tak ayal itu membuat ratusan bahkan ribuan kepala desa (kades) turun ke jalan menuntut masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun, bahkan ada menyebut karena tergoda oleh PDI Perjuangan dan PKB. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Asri Anas menyebut, godaan tersebut santer disampaikan selama setahun terakhir. Apalagi menjelang pemilu ini, anggota DPR reses. Bahkan secara terang – terangan menyebut nama partai, politikus PDI Perjuangan dan PKB melontarkan godaan kepada para kepala desa.

Harusnya para kades sadar bahwa mereka sudah sangat diistimewakan dengan ketentuan masa jabatan yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU itu disebutkan bahwa kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bisa menjabat selama 6 tahun dan mencalonkan diri sebanyak 3 periode.

Godaan masa jabatan kades diperpanjang menjadi 9 tahun pernah disampaikan oleh politisi setingkat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI P Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Para kades tidak menyadari bahwa para politikus partai politik itu sedang menarik empati menghadapi Pemilu 2024. Godaan jabatan tersebut menarik banyak kepala desa. Mereka kemudian menagih tawaran politikus tersebut dengan berunjuk rasa ke DPR dan tapi mendapat Lampu Hijau Pemerintah. Kemudian karena godaannya tinggi, mungkin dibiayai, ada yang mendorong, ada akomodasi agar datang demo dan seakan-akan diterima aspirasinya di DPR.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.