Dugaan Pemotongan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 Yang Kegunaannya Masih Misteri

Editor : De Ola

Pasaman, (JMG) – Dengan beredarnya foto surat permohonan penggantian Pj.Wali Nagari Tanjung Betung kepada Bupati Pasaman tertanggal 01 April 2024 dari Perangkat Nagari Tanjung Betung di WhatsApp ( WA ) Group seakan membuka tabir tentang apa yang sedang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa ataupun Dana Nagari yang perlu jadi perhatian serius dari pemerintah.

Ketika dihubungi melalui Via WA kepada Edison selaku Pj.Wali Nagari Tanjung Betung terkait hal ini,namun belum ada tanggapan hingga berita ini dirilis.

Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menggambarkan komitmen Pemerintah serta bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan kepada Desa-Desa. Melalui inovasi dalam perencanaan dan penyaluran, dana tersebut menjadi katalisator bagi transformasi positif di setiap desa.

Berdasarkan foto surat yang beredar yang ditanda tangani oleh 2 orang perangkat Nagari Tanjung Betung yaitu Syakban dan Hamzah.das yang mewakili seluruh perangkat Nagari Tanjung Betung.

Hal ini seakan tidak di indahkan oleh Oknum Desa atau Nagari dalam pengelolaan keuangan di Desa atau Nagari hingga terjadi dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya perangkat Nagari yang benar – benar mengerti akan pengelolaan Dana Desa atau Dana Nagari sehingga hal ini terjadi.

Padahal Sebanyak 62 Wali Nagari se Kabupaten Pasaman menandatangani kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Pasaman tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha di Aula Pertemuan Anak Nagari Durian Tinggi, Kamis (07/03/2024) yang lalu.

Kejaksaan Agung RI berkomitmen terus mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa setelah pemerintah mengundangkan UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dan ada lima sektor keuangan terkait dengan desa yang menjadi fokus pengawalan dan pengawasan oleh Kejaksaan RI, yakni Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ADD APBD), Dana Bagi Hasil (DBH), dana bantuan baik provinsi maupun kabupaten dan lain-lainnya keuangan desa.

Inisiasi ini, merupakan tindak lanjut atas penandatangan nota kesepahaman MoU antara Jaksa Agung dengan Menteri Desa PDTT pada tanggal 15 Maret 2018 dan diperbaharui pada Maret 2023, diperkuat lagi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jamintel dengan Sekjen Kemendes.

“Program Jaga Desa merupakan suatu program pencegahan penyimpangan dana desa melalui pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan”.( Doni )

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.