Dugaan Pemotongan Anggaran Dana Desa Tahun 2023 Sebesar 15 % Di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Menuju Babak Baru

Editor : Ocu Azhar

Pasaman, JMG – Dengan beredarnya foto surat permohonan penggantian Pj.Wali Nagari Tanjung Betung kepada Bupati Pasaman tertanggal 01 April 2024 yang lalu dari Perangkat Nagari Tanjung Betung di WhatsApp ( WA ) Group seakan membuka tabir tentang apa yang sedang terjadi dalam pengelolaan Dana Desa ataupun Dana Nagari yang perlu jadi perhatian serius dari pemerintah.

Ketika dihubungi melalui Via WA kepada Edison selaku Pj.Wali Nagari Tanjung Betung terkait hal ini berdalih, ” tidak ada tu pak,itu bohong semua untuk klarifikasinya sudah saya tanggapi secara resmi ke Bupati “. Sesuai surat tanggapan tertanggal 4 April 2024 dan juga disertai surat dukungan masyarakat Nagari Tanjung Betung.

Diwaktu terpisah, JMG melakukan konfirmasi kepada Syakban selaku kepala jorong Tanjung Betung dan membenarkan jika pemotongan sebesar 15% itu memang terjadi dan beberapa tuntutan kami itu juga benar adanya, serta Hamzah Das selaku kepala jorong Kauman Selatan juga menyampaikan hal yang sama dan disisi lain hal ini juga dibenarkan oleh Ba’itulridwan Sekretaris Nagari Tanjung Betung, menurutnya kejadian ini juga diketahuinya, ketika terjadi pemotongan tersebut dikarenakan disaat itu kami sama-sama berada di ruangan Wali Nagari.

Hal yang jadi aneh adalah ketika seluruh uang tersebut kenapa berada ditangan Pj.Wali Nagari karena seharusnya dari Bendahara ke Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari ( PPKN ) dan berkoordinasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) tentang pembayaran pengeluaran pada item pekerjaan.

Untuk tindak lanjut dari surat Perangkat Nagari ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat beserta Camat Rao Selatan sudah mendatangi kami dan meminta agar hal ini bisa diredam, ungkap Ba’itulridwan.

Atas laporan dari Masyarakat, Kejaksaan Negeri Pasaman bergerak cepat dengan melayangkan surat undangan wawancara kepada Syakban dan Hamzah Das terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomor : B-855/L.3.18.4/Fd.1/06/2024 pada hari Jumat 07 Juni 2024 jam 09.00 Wib di Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Bidang Tindak Pidana Khusus oleh Bapak Juprizal,S.H.,M.H. selaku Penyidik.

Dibentuknya UU No. 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PMK 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menggambarkan komitmen Pemerintah serta bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan kepada Desa-Desa. Melalui inovasi dalam perencanaan dan penyaluran, dana tersebut menjadi katalisator bagi transformasi positif di setiap desa.

Hal ini seakan tidak di indahkan oleh Oknum Desa atau Nagari dalam pengelolaan keuangan di Desa atau Nagari hingga terjadi dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, serta belum adanya perangkat Nagari yang benar – benar mengerti akan pengelolaan Dana Desa atau Dana Nagari sehingga hal ini terjadi.

Padahal Sebanyak 62 Wali Nagari se Kabupaten Pasaman menandatangani kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Pasaman tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha di Aula Pertemuan Anak Nagari Durian Tinggi, Kamis (07/03/2024) yang lalu.

Kejaksaan Agung RI berkomitmen terus mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa setelah pemerintah mengundangkan UU No.3 Tahun 2024 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dan ada lima sektor keuangan terkait dengan desa yang menjadi fokus pengawalan dan pengawasan oleh Kejaksaan RI, yakni Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD), Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ADD APBD), Dana Bagi Hasil (DBH), dana bantuan baik provinsi maupun kabupaten dan lain-lainnya keuangan desa.

Inisiasi ini, merupakan tindak lanjut atas penandatangan nota kesepahaman MoU antara Jaksa Agung dengan Menteri Desa PDTT pada tanggal 15 Maret 2018 dan diperbaharui pada Maret 2023, diperkuat lagi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jamintel dengan Sekjen Kemendes.

“Program Jaga Desa merupakan suatu program pencegahan penyimpangan dana desa melalui pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan”.

( Doni )

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.