Desa Bersatu Peringati Dasa Warsa UU Desa di Senayan

Editor : Mas Pay

Jakarta ( JMG ) – Peringatan dasa warsa UU Desa oleh organisasi desa yang tergabung dalam Desa Bersatu di Istora Senayan dihadiri ribuan anggotanya dengan ketua Desa Bersatu beserta jajaran pengurusnya dan para ketua organisasi desa pada 13/06/2024 dengan tema “Desa harus jadi kekuatan dengan merangkai solidaritas dan kebersamaan untuk mendukung pembagunan desa” Sebagai tamu undangan Menkopolhukam Republik Indonesia, Wamendes, dan pejabat tinggi dilingkungan kemendagri dan serta tokoh pejuang desa.

Dalam kegiatan ini Ketua panitia Surta Wijaya memberikan sambutan ucapan terimakasih kepada para tamu undangan dan para peserta kegiatan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf apabila dalam menyelenggarakan kegiatan ada kekurangannya.

Dilanjutkan Pernyataan sikap organisasi Desa Bersatu oleh salah pengurus desa bersatu Farul Rozi bahwa Desa bersatu menuntut ada hari desa. selain itu dewan pengurus pusat Desa Bersatu bersama organisasi desa tingkat nasional yang mewakili 75.253 Desa menyatakan Desa Bersatu menuntut penyelesaian 12 Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya Desember 2024 dan harus melibatkan organisasi desa nasional.
Kemudian menolak dengan keras pemberian konsesi tambang terhadap ormas dan mendorong revisi undang-undang nomor tentang pertambangan dan undang-undang Minerba untuk melakukan Penyesuaian dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 dan UU Desa tahun 2014 tentang desa sehingga pertambangan dan Minerba dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa lokasi tambang. Desa bersatu menuntut revisi undang-undang 39 tahun 2014 tentang perkebunan untuk melakukan Penyesuaian dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sehingga perkebunan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di lokasi perkebunan. Desa bersatu meminta kepada presiden terpilih untuk melibatkan pemerintahan desa dan sumber daya Desa dalam pengelolaan program strategis seperti program 25 juta rumah pedesaan dan program makan siang gratis bergizi dengan melibatkan organisasi desa nasional.Desa bersatu meminta kepada presiden terpilih mengubah nomenklatur Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi Kementerian Pembangunan desa.
Desa bersatu mendesak pemerintah segera mengeluarkan edaran untuk melakukan pelantikan secara otomatis kepala desa dan BPD yang habis masa jabatannya pada bulan November,Desember 2023 dan Januari,Februari 2024 selambat-lambatnya akhir Juni 2024. Desa bersatu menuntut revisi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh untuk melakukan Penyesuaian dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Acara sambutan di sambung oleh Ketua umum Desa Bersatu Muhammad Asri Anas menyampaikan Desa bersatu adalah organisasi sebagai payung besarnya 8 organisasi desa nasional dan juga organisasi-organisasi desa yang ada di daerah dalam bentuk paguyuban dan perkumpulan desa yang ada di setiap kabupaten dan provinsi. Desa Bersatu lahir juga karena mempunyai semangatnya sama yaitu ingin melihat desa maju sejahtera dan mandiri. Organisasi desa ketika bicara desa yang paling penting adalah kita berjuang sesuai dengan slogan presiden membangun dari pinggiran agar bisa mewujudkannya dengan menciptakan Desa maju, Desa Sejahtera, Desa Mandiri di 75.000 desa seluruh Indonesia. Pemerintahan desa disupport oleh dana desa dan semua bergerak untuk desa sesungguhnya kalau mendengarkan pesan presiden selalu menyebut desa harus aktif di politik kenegaraan dalam tujuannya untuk membangun desa. Program pembangunan pemerintah desa tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat maupun daerah, harus seiring sejalan.

“Akhir akhir ini kepala desa banyak tersangkut kasus ptsl atau program sertifikasi tanah di desa. itu yang dapat untung hanya notaris. Saya meminta Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan aturan agar proses sertifikasi tanah itu harus ada yang menjadi pendapatan desa.” Kata Asri Anas.

.Kemudian Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memberikan sambutan mengapresiasi peringatan dasawarsa lahirnya Undang-undang Desa yang merupakan perjuangan dari para tokoh pejuang desa di sertai dengan memegang teguh amanat Undang-Undang Dasar. Kemajuan desa selama ini berkembang sangat pesat didukung dengan dana desa. Dengan peringatan dasa warsa Undang-Undang Desa sebagai momentum merefleksikan perjalanan pembangunan desa menuju desa yang sejahtera. Desa sebagai subyek pemerintahan yang paling bawah dan subyek pembangunan diletakan dalam sistem ketatanegaraan sehingga para pengerak desa adalah pelaku Sentral dan penting dalam pembangunan di negara. ( Hari S )

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.