Defisit Anggaran 31M Menjadi Sorotan,Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Berikan Pandangan Umum Terhadap Tiga Ranperda

Editor : De ola

Bukittinggi (JMG) – Enam fraksi yang ada di DPRD kota Bukittinggi berikan pemandangan umum terhadap R-APBD 2023 perubahan,R-APBD 2024 dan Ranperda penyelenggaraan prasarana,sarana dan utilitas umum. Pemandangan umum itu di laksanakan dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jum’at(15/9).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menyampaikan, enam fraksi di DPRD Bukittinggi secara garis besar menyetujui tiga Ranperda yang di hantarkan Wawako sebelumnya untuk di bahas. Tentunya, setiap fraksi memiliki pandangan berbeda-beda dan langsung memberikan pernyataan dan pernyataan untuk perintah

Fraksi PKS yg di bacakan Ibra Yaser, menyampaikan, terkait R-apbd 2023, timbul sejumlah pertanyaan terkait retribusi apa saja yang menyebabkan penurunan PAD, terkait gedung pasar atas, berapa potensi pendapatan yang bisa di dapat oleh pemerintah daerah.

“Untuk R-apbd 2024, bagaimana langkah Pemko untuk memperkuat kapasitas fiskal jika di hubungkan dengan target PAD?,
Sementara, Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, di harapkan agar pemerintah daerah lebih memperkuat fungsi pengawasan atas perkembangan kawasan perumahan dan pemukiman baru agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti banjir, sanitasi kotor dan tidak layak.

Dedy fatria, mewakili fraksi Amanat Nasional Persatuan, menyampaikan, terkait R-apbd perubahan 2023 dan R-apbd 2024, pihaknya cukup prihatin terhadap kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit yang cukup fantastis sehingga menimbulkan turbo lensi anggaran.

Diantaranya, ada kebijakan di luar yang telah di atur Pemda, tidak memaksimalnya pencapaian PAD dan masih ada alokasi anggaran yg belum merupakan urusan wajib.

“Kedepannya tidak terjadi lagi, kami tidak setuju jika TPP ASN di potong untuk menutupi defisit,”tegasnya.

Terkait Ranperda penyelenggaraan rasarana, sarana dan utilitas umum, menanggapi bahwa pada prinsipnya Ranperda ini baru, dana akan di pertajam dalam pembahasan nantinya.

Fraksi Nasdem PKB, yang di wakili oleh Zulhamdi Nova Candra, menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menyisir kembali anggaran belanja OPD yang kira kira tidak mungkin terlaksan pada tahun ini, mengingat hantaran APBD perubahan pada tahun ini dalam kondisi defisit sebesar Rp 31 M lebih sementara waktu tersedia untuk pembahasan sangat sempit.

Melihat postur APBD 2024, untuk PAD perlu ditingkatkan pada pos retribusi daerah, pendapatan yang dah pada gedung pasar atas dan penampungan, penataan eks pedangang stasiun parkir stasiun eolah olah di abikan sebagai potensi pendapatan daerah”,ujarnya.

Terkait Ranperda penyelenggaraan prasarana, sa7ana dan utilitas umum, ia mengungkapkan terkait persartan perizinan pbangunan bukanlah persoalan penyedian prasarana ,sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari persyaratan perizinan.

Fraksi Golkar di wakili oleh Syafril, menyampaikan pertanyaan tenteng sumber pendapatan apa saja yang bisa menambah pendapatan daerah untuk menutup defisit daerah dan tidak membebani masyarakat.

“Bagaimana dan apa saja belanja daerah yang dapat di lakukan sehingga bisa mengurangi belanja daerah untuk bisa menutupi defisit ini“,ujarnya.

Terkait Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana utilitas umum fraksi Golkar, meminta penjelasan kepada pemerintah dalam menjalankan PSU , setelah di sahkannya perda ini membagi sama rata atau menjadikan beberapa kelurahan dijadikan pilot project.

Fraksi Demokrat melalui Yontrimansyah menyampaikan, terkait R-APBD perubahan 2023, menanggapi lembaga yang terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang udangan yang berlaku.

Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan pemerintah daerah tentang PAD yang berkurang cukup signifikan, dan juga meminta agar penyerapan anggaran diharapkan hanya bukan sekedar terserap saja, namun juga memberikan efek positif untuk pergerakan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terkait R-APBD 2024, fraksi Demokrat memintah langkah kongkrit untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja. Bagaimana upaya Pemko unk mencapai target PAD.

Terkait Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, fraksi Demokrat meminta penjelasan bagaimana mencarikan solusi terhadap penyelenggaraan prasarana,sarana dan utilitas umum di kota Bukittinggi dengan berbagai keterbatasan yang ada.

Terakhir, fraksi Gerindra,M. Angga Alfarici, menyampaikan dari postur belanja dan pembiayaan R-APBD 2023, terdapat difisit Rp31 M lebih. Diharapkan dalam pembahasan nanti TAPD dan banggar dapat menemukan solusi dalam rangka harmonisasi anggaran perubahan tahun 2023 ini.

“Terkait R-APBD 2024, fraksi Gerindra mengharapkan kepada pemerintah Bukittinggi agar dapat menjaga PAD dengan konsisten dan serta ditingkatkan penerimaannya. Dan besar harapan agar pemerintah dapat melakukan upaya pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga, lingkungan, masyarakat, komunitas dan memberinya ruang tumbuh inovasi,” ujarnya.

Untuk rapendra penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, fraksi Gerindra mengharapkan agar pemerintah daerah bisa melakukan pengawasan dan ketegasan dalam pelaksanaan Raperda ini nantinya, sehingga dapat mencegah dan memberi sangsi bagi oknum oknum pengembang yga tidak memiliki etika yang baik

( Jhony )