Bersama Rakyat, Pro jamin Pantau Penetapan Hasil Seleksi KI Sumbar
Editor : De Ola
Padang (JMG) – Organisasi masyarakat Profesional Jaringan Mitra Negara (PROJAMIN) terus memantau perkembangan pada dinamika yang terjadi di Sumatera Barat sejak ormas itu hadir. Organisasi yang diurus sejumlah masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, segala sesuatu berjalan baik dan masyarakat terlayani.
Pro jamin juga akan menjadi mitra pemerintah dengan memberikan dukungan-dukungan atas kebijakan positif pemerintah, terutama di Sumatera Barat. Organisasi ini juga konsen dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan pada semua lembaga yang ada atau OPD.
Pola rekrutmen lembaga Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat juga menjadi lembaga yang dipantau organisasi ini. Pro jamin, atas nama rakyat menginginkan agar rekrutmen dan penyeleksian dan penetapan berjalan normal dan baik.
Saat ini, hasil tes sudah ditangan DPRD Sumatera Barat. Pro jamin meminta segera mengumumkan hasil yang benar, bukan hasil yang dibenarkan karena ini berpengaruh bisa mengintervensi pihak mana pun.
“Kita terus pantau hingga sejauh ini. Kita mendapat informasi adanya pihak yang mencoba melakukan intervensi terhadap DPRD Sumatera Barat. Kita ingatkan pada Ketua DPRD Sumbar, umumkan hasil yang benar, hasil yang layak. Bukan hasil yang dibenarkan atau hasil yang dilayakkan, “ungkap Sekretaris DPW Pro jamin Sumatera Barat, Doni Hardiansyah kepada media pada, Jumat(3/2/2023) di Padang.
Pro jamin mendapatkan info adanya gerakan sekelompok pihak yang ingin mengintervensi. Pihaknya ingin informasi itu Hoax alias tak benar. Namun jika informasi itu benar, atas arahan DPP akan melakukan tindakan yang diperlukan.
Tambahnya, “Saat ini, sesuai arahan dari DPP kita terus memantau dan mencari sejumlah bukti-bukti kebenaran informasi tersebut. Jika ada, kita akan minta arahan Ketum Mayjend (Purn) winston P Simanjutak untuk menindaklanjutinya.
Pihaknya juga berharap DPRD Sumbar yang dipimpin Supardi bisa menjaga Marwah tersebut. Dan Pihak mana pun dihimbau tidak melecehkan lembaga tersebut.
(Relis DPW Pro jamin Sumatera Barat)