Bahas Proyek Bendungan Bener Bersama Komisi lll DPR RI, Polda Jateng Komitmen Kawal Pembangunan Proyek Strategis Nasional

Editor : Mas pay

Semarang ( JMG )– Komisi lll DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik di Jawa Tengah Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

Pada Jumat (11/11/2022), tim komisi lll DPR RI mengunjungi Mapolda Jateng dan menggelar rapat dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi dan jajaran, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Tengah dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Tengah.

Turut hadir, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Perwakilan Kodam lV / Diponegoro.

Dalam rapat yang bersifat terbatas itu, dibahas sejumlah update terkini pembangunan proyek vital nasional khususnya proyek bendungan Bener Purworejo.

Pada doorstop di depan media usai rapat,
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyebut pihaknya sesuai komitmen Kapolri akan konsisten mengawal pembangunan proyek vital nasional.

Pendampingan dan pengawasan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional, lanjutnya, akan terus dilakukan termasuk terkait Bendungan Bener dan proyek-proyek nasional lain di Jawa Tengah.

Pihaknya disebut akan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif terkait pembangunan Bendungan Bener. Sejumlah langkah sudah disusun agar pembangunan Bendungan berjalan lancar dan ekonomi masyarakat sekitar bisa terangkat.

“Ada Direskrimsus juga Bhabinkamtibmas pendampingan itu dilakukan untuk agar tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak perlu dilakukan suatu tindakan proses pidana. Karena itu dilakukan dalam rangka menarik investor ataupun yang lain termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan,” tandas Kapolda.

Sementara itu, Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah yang dilakukan Forkompinda Jateng dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menyebut pihaknya sudah turun langsung ke lokasi untuk memantau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

“Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat ada yang menerima dan yang menolak,” kata dia.

Berangkat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kata Desmond, ke depan diharapkan pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo itu bisa lebih lancar.

“Dari sini sudah jelas solusi yang diberikan Pak Gubernur ke depan proyek pengambilan batu wadas tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan,” lanjutnya

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri menyebut Forkompinda akan mengutamakan upaya persuasif dan pendekatan personal dialogis pada warga, agar pembangunan Bendungan Bener berjalan lancar tanpa gejolak.

“Diingatkan juga oleh Komisi III terkait UU Minerba, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) nantinya sebagai pelaksana dan PUPR sebagai leading sector yang memiliki pada akhirnya setelah membeli maka jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru. Kira-kira begitu,” kata Ganjar.

Selain itu, ditekankan pula kebutuhan kuari yang di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Ganjar menyebut, rekomendasi dari Komisi III, terkait hal ini agar nantinya kepolisian bertugas untuk mengawasi hal itu agar tidak bocor.

Hal yang ditekankan lainnya adalah sosialisasi ke masyarakat ketika pengambilan kuari akan dilakukan. Rekomendasi yang akan dijalankan juga terkait dengan pendidikan dan akses pendidikan, khususnya infrastruktur. Termasuk pula perbaikan infrastruktur air bersih, talud, sanitasi juga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Kami paham masih ada yang belum menerima (ganti rugi) kami akan lakukan pendekatan dengan mengutamakan dialog. Sekarang tinggal 42 bidang, pemiliknya 30an. Pemiliknya kami coba
dekati dan komunikasi terus-menerus,” papar Ganjar.
(Arif77)